The Basic Principles Of reformasi intelijen
The Basic Principles Of reformasi intelijen
Blog Article
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem solving malah asik menjadi difficulty having.
eleven/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan circumstance, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
In the military, as well as in other armed forces branches in Indonesia, the rank includes three teams of ranks: Perwira for officers, Bintara for NCOs, and Tamtama for enlisted. The correct title to deal with of rank are as follows and applicable to all department of TNI, all flag officers (generals, admirals, and air marshals) use their rank accompanied by "(TNI)", when senior and junior officers use their rank followed by respective department/corps abbreviation.
Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan product Menace-Based mostly Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.
Doctrine: Doctrine is impression of law from jurists or legal Students. Doctrine is applied to interpret a common conception of legislation in other authorized sources or to provide rationalization on ambiguity of guidelines. Doctrine in and of alone does not have a binding electrical power. Nevertheless, it is sort of typical for litigation instances to supplant their arguments with doctrine also to submit books of legal scholar pointing to a particular doctrine as evidence in court. Several courts have consequently expressly referred to thoughts of legal Students to interpret specified challenges derived from a primary supply of legislation.
Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai focus on musuh, yaitu musuh jarak jauh (
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for dialogue in parliament would have exactly the same legitimacy as intelligence businesses and operations undertaken underneath authoritarian rule.
Second, the temptation to return to an operating posture along with a domestically oriented risk look at, In particular to ‘assault’ political opposition and Regulate the general public, need to be resisted. It's got negative precedents and won't ever help form a modern intelligence Business. And third, the issues confronted by Indonesia, such as the Covid-19 pandemic at this time sweeping the whole world, must be used to show the resilience of intelligence function. Di Sini The picture of “
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya